Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) sebagai salah satu institusi pendidikan keteknikan tertua di Indonesia merasa terpanggil untuk turut memberikan kontribusi dengan beri solusi masalah ketersediaan bahan bakar nasional. Rekomendasi FTUI ini disampaikan oleh Dekan FT UI Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M.Eng dalam acara Press Conference Pemikiran FTUI untuk Pengendalian BBM Bersubsidi Nasional, Senin, (4/6) di Ruang Pelatihan, lantai 2, Gedung Lembaga Teknologi, FT UI, Kampus Salemba.

Polemik yang berkembang di Indonesia belakangan ini adalah mengenai pembatasan BBM bersubsidi. Langkah ini perlu diambil oleh pemerintah akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah, ketersediaan tambang minyak yang makin langka di muka bumi ini, serta kecenderungan peningkatan pengguna dan kuota BBM bersubsidi yang berpotensi meningkatkan besaran subsidi menjadi Rp 340 trilliun dan akan mendorong defisit di atas 3%. Indonesia yang semula merupakan anggota negara pengeskpor minyak bumi, diprediksi akan menjadi ketergantungan negara pengimpor energi pada tahun 2030. Masalah yang timbul adalah proses pendistribusian BBM bersubsidi masyarakat tidak semudah pendistribusian BBM yang tidak bersubsidi yang memiliki resiko penyelewengan pendistribusian dan penyalahgunaan BBM bersubsidi sangat mungkin terjadi ditingkat penyalur atau pengecer. Pada tingkat agen atau pengecer (SPBU), peralatan pengisian BBM yang digunakan sekarang ini tidak dapat atau sulit digunakan untuk mengendalikan pembatasan pembelian BBM oleh pelanggan.

FT UI mengusulkan penggunaan stiker adalah salah satu upaya kongkrit dan paling mungkin untuk dilaksanakan untuk membantu pendistribusian BBM bersubsidi. Dengan melibatkan Pemerintah (Kementrian ESDM dan BPH Migas), Gaikindo, bengkel-bengkel resmi, Polres, serta SPBU, stiker yang diusulkan untuk dipasang adalah Stiker Pengendalian BBM bersubsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Stiker Informasi Spesifikasi RON BBM yang dikeluarkan oleh Gaikindo di mana stiker-stiker tersebut diberikan kepada kendaraan yang berhak untuk menggunakan bahan bakar bersubsidi berdasarkan rekomendasi dan spesifikasi fabrikan dengan mekanisme penggunaan yang diatur oleh Kementrian ESDM.

Stiker menggunakan teknologi RFID yang berfungsi sebagai User ID yang akan dipetakan (mapping) dengan nomor polisi yang berfungsi sebagai password dimana selanjutnya mapping tsb, sebagai informasi yang dapat mengaktifkan mesin pompa bensin BBM bersubsidi di setiap SPBU agar dapat melakukan pengisian baik secara offline/ online maupun manual. BPH Migas akan mendistribusikan RFID Reader pada seluruh SPBU sebagai unit pembaca stiker RFID ataupun berikut unit monitor otomatis konsumsi penggunaan BBM bersubsidi bila offline/ online monitoring akan diberlakukan. BPH Migas bertanggung jawab menyiapkan perangkat server (online) ataupun mekanisme RFID offline (RFID pasif writable plus perangkat database) dalam mendukung monitor konsumsi penggunaan BBM bersubsidi dari tiap kendaraan.

Bila kemungkinan penyimpangan masih dapat ditekan, besaran dana yang dapat dihemat oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk mendukung program konversi ke bahan bakar lain adalah sebagai berikut: jika kebijakan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2012, maka sampai akhir tahun 2012 akan dapat dilakukan pengalihan dari BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi atau kuota BBM bersubsidi dapat ditekan sebanyak 3,622 juta kilo liter. Penghematan yang dihasilkan sebesar Rp 11,59 trilliun (jika kuota ditekan 2,5 kilo liter, maka penghematan sebesar Rp 8 trilliun). (Humas FT UI)