Pada Kamis (04/07), Universitas Indonesia (UI) bersama Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil menandatangani perjanjian kerja sama tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Pulau Larat, Kabupaten Maluku. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau kecil Indonesia banyak yang letaknya berbatasan dengan negara-negara seperti Australia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini.

Pulau-pulau kecil tersebut memiliki peran penting dan strategis dalam posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Saat ini, keadaan pulau-pulau kecil tersebut secara umum masih memprihatinkan. Masalah-masalah yang ada antara lain, akses transportasi, akses pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Penandatanganan kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Kerja sama kali ini juga bertujuan mendukung Program Adopsi Pulau. PPKT yang dipilih adalah Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku. Pulau Larat adalah salah satu dari 92 PPKT atau 31 PPKT yang berpenduduk dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Australia. Sebagai wilayah terdepan yang masuk kawasan strategis nasional tertentu, Pulau Larat perlu dikembangkan dan diberdayakan. Kerja sama ini diharapkan dapat membentuk suatu perencanaan yang komprehensif dalam bentuk masterplan, yang akan digunakan sebagai pijakan untuk kegiatan atau program di masa mendatang.

Terkait hal tersebut, di hari yang sama, Research Centre for Climate Change (RCCC) UI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan Coral Triangle Initiative Indonesia menyelenggarakan simposium dengan tema “Coastal Cities, Marine Resources, and Climate Change in the Coral Triangle: Sustainability and Climate Change”.

Simposium yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan antara lain untuk mendiskusikan tantangan berkelanjutan yang dihadapi Indonesia pada level internasional dalam konteks perkotaan daerah pesisir, sumber daya laut, dan adaptasinya terhadap perubahan iklim. Simposium diikuti oleh akademisi dari 7 negara yaitu, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Australia, dan US, serta berbagai institusi lain. Simposium selama dua hari ini diisi oleh 56 pembicara yang membahas berbagai topik menyangkut pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan, strategi adaptasi dan mitigasi tingkat regional maupun lokal, kerentanan populasi, edukasi, serta ketahanan komunitas.

Simposium hari pertama berlangsung di Hotel Sultan, sementara hari kedua berlangsung di Perpustakaan UI. Acara dibuka oleh Kepala RCCC UI Dr. Jatna Supriatna. Sambutan dilanjutkan oleh Pejabat Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.. Menteri Lingkungan Hidup RI Balthasar Kambuaya serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif Cicip Sutardjo juga turut membuka simposium tersebut.

Dalam pidatonya, Balthasar menyampaikan pidato terkait kebijakan nasional RI dalam mengadaptasi perubahan iklim. Sedangkan Sharif menyampaikan pidato mengenai perubahan iklim serta tantangan dan dampak yang dihadapi sumber daya laut di Indonesia.

Pada hari kedua, simposium berlangsung secara paralel di beberapa ruang Perpustakaan UI. Secara garis besar, dalam presentasi disampaikan tema besar terkait pencegahan perubahan iklim di daerah-daerah pesisir di Indonesia, yang dibagi menjadi dua hal, yaitu kondisi masyarakat pesisir dan kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Dalam salah satu sesi dibahas perlunya strategi tata ruang yang baik. Dismastanto (staf pengajar dari Departemen Arsitektur UI) sebagai pembicara mengatakan bahwa permasalahan banjir di Indonesia disebabkan oleh kurangnya tata ruang yang memperhatikan unsur lingkungan. Ia memberi contoh kasus tata ruang di Kampung Kamal Muara, Jakarta Utara yang menjadi langganan banjir setiap tahun.

Permasalahan lain yang dibahas yaitu masalah urbanisasi yang menurut Hayati Sari Hasibuan, sebenarnya merupakan efek dari permasalahan yang lebih besar lagi yaitu tidak meratanya perkembangan ekonomi antara pusat-daerah. Urbanisasi, kata dia, akhirnya menyebabkan banyak permasalahan lingkungan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia sehingga perlu diadakan upaya agar masalah urbanisasi tidak semakin memberikan risiko negatif untuk lingkungan membahayakan lingkungan.

Selanjutnya ada paparan tentang penerapan eko-pariwisata yang disampaikan oleh Walikota Kepulauan Wakatobi Ir. Hugua. Penerapan eko-pariwisata, kata dia, harus memerhatikan unsur konservasi khususnya pada objek-objek wisata alam. Penerapan eko-wisata ini sudah diterapkan di kepulauan Wakatobi yang terkenal dengan keanekaragaman terumbu karangnya.

Strategi terakhir adalah penerapan metode kualitatif dalam melakukan pemetaan masalah lingkungan di suatu wilayah. Kenapa harus kualitatif? Menurut Raka W. Suryandaru sebagai pembicara terakhir, hal tersebut karena metode ini akan menghasilkan solusi yang lebih baik dan spesifik dibandingkan metode lainnya walaupun akan butuh waktu yang lebih lama dengan luas daerah cakupan penelitian tidak bisa begitu luas. Metode seperti ini berguna untuk menghasilkan pemetaan masalah yang baik sebelum proses pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mengenai sasaran.

Semua strategi tersebut berguna agar kondisi pesisir pantai dan laut di Indonesia tidak semakin rusak karena Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia selain Brazil dengan hutan Amazonnya. Kerusakan lingkungan di Indonesia berarti kerusakan lingkungan juga di tingkat dunia.

Peneliti independen dari APRU Jim Falk mengatakan bahwa solusi yang dihasilkan dari simposium ini adalah sebuah solusi yang mengutamakan knowledge-action approach, sebuah pendekatan di mana ilmu pengetahuan menjadi dasar dalam menghasilkan suatu tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia. Tanpa penelitian yang baik yang mendahului proses pembuatan kebijakan, tidak akan ada suatu solusi yang komperhensif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga harus mau membuka diri untuk kerja sama internasional agar penerapan implementasi dari pendekatan ini dapat dilakukan secara lebih luas. (KHN/WND)