Setiap wilayah di nusantara, mempunyai sejarahnya tersendiri. Namun sayangnya, belum semuanya diketahui oleh masyarakat luas. Buku “Pemberontakan Nuku (Persekutuan Lintas Budaya di Maluku – Papua Sekitar 1780-1810)” menjadi salah satu penyingkap sejarah panjang nusantara di masa kolonial. Buku ini ditulis oleh Dr. Muridan S. Widjojo yang merupakan staf pengajar di Departemen Sejarah dan Program Studi Prancis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI).

Dalam buku ini, diangkat kisah perjuangan Pangeran Nuku dari Tidore beserta pendukungnya melawan dominasi Belanda, Sultan Tidore, Bacan, dan Ternate. Selain itu didapat fakta bahwa Pangeran Nuku pada abad ke-17 sudah mampu melaksanakan praktik diplomasi yang baik. Kedekatan Pangeran Nuku dengan Inggris membantunya dalam memperjuangkan kemerdekaan Tidore secara politik dari Belanda. Setelah 17 tahun melakukan pemberontakan, Pangeran Nuku berhasil menguasai Tidore pada tahun 1797.

Pada peluncuran buku yang berlangsung Senin (16/09) di Auditorium Gedung IV FIB UI, Dr. Muridanmenceritakan perjuangannya. Pengumpulan data untuk buku yang semula merupakan disertasinya di Universitas Leiden ini dimulai sejak tahun 2002. Ia memulai dengan menelusuri arsip VOC di Den Haag dan Jakarta, serta arsip East India Company di London. Perjuangannya ini membuahkan hasil yang fantastis. Sebelum diterbitkan dalam bahasa Indonesia, buku ini diterbitkan dengan judul aslinya yakni “The Revolt of Prince Nuku (Cross-cultural Alliance – making in Maluku, c. 1780-1810)” oleh penerbit Brill yang telah berusia 3 abad.

Sesi selanjutnya dari peluncuran buku ini adalah bedah buku dengan pembahasnya yaitu Dr. Henk Niemeijer dari Universitas Leiden dan Dr. Bondan Kanumuyoso dari Departemen Sejarah FIB UI. Sementara yang bertindak sebagai moderator adalah Ari Anggari Harapan, M.Hum. dari Program Studi Perancis FIB UI. Pada sesi ini, para pembahas menunjukkan apresiasinya pada penulis yang sudah berusaha dengan maksimal dalam karya ini. Mereka juga menekankan pentingnya mengurai sejarah dengan konteks orang Eropa, tidak hanya konteks orang lokal karena segala sesuatu kebijakan negara-negara Eropa di nusantara tidak lepas dari peraturan dan perjanjian antar negara Eropa. (IRH)