Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Seksi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengadakan Petroleum Festival 2013, sebuah seminar yang membahas seluk beluk industri migas. Pada penyelenggaraannya kali ini, Petroleum Festival mengangkat tema “Exploring the Economy and Law Side of Upstream Oil and Gas Industry”.

Seminar yang mengambil tempat di Balai Sidang UI pada Sabtu (28/9) ini, terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas tentang industri hulu migas dengan pembicara Joang Laksanto (Ketua Forum Komunikasi Kehumasan Industri Hulu Migas) serta Dr. A. Rinto Rudyanto (Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan SKK Migas).

Joang Laksanto memulai pembahasan dengan menjelaskan karakteristik industri perminyakan. Ada 4 ciri utama dalam industri ini, yakni tingginya risiko kegagalan untuk mencapai tahap produksi, besarnya peluang ‘hilangnya’ modal dalam jumlah besar, lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai break even point atau balik modal, dan yang terakhir besarnya keuntungan yang diraih.

Selanjutnya Dr. Rinto melanjutkan pemaparan tentang kondisi sumber daya alam minyak bumi di Indonesia. Indonesia memang sempat berjaya pada dekade 1970-an dengan berhasil mencapai produksi minyak bumi mencapai 1,6 juta barel, dibandingkan sekarang yang hanya 900 ribu barel. Namun, kondisi tersebut saat ini sudah berubah. Dengan semakin mengecilnya cadangan minyak serta sulitnya medan untuk melakukan pengeboran, Indonesia tidak lagi dapat memproduksi minyak bumi dengan leluasa. Kondisi tersebut akhirnya membuat biaya yang dibutuhkan semakin besar dan Production Sharing Contract (PSC) menjadi model pembiayaan yang tepat dibanding model lain.

Melalui PSC, SKK Migas membuka tender untuk melelang lapangan-lapangan migas yang akan dieksplorasi. Perusahaan migas yang mengikuti tender harus menyiapkan pembiayaan untuk melakukan eksplorasi sampai produksi migas dapat dilakukan. Setelah lapangan-lapangan migas tersebut membuahkan hasil, barulah pemerintah membayar biaya eksplorasi sekaligus mendapat bagi hasil keuntungan sebesar 75% untuk minyak bumi dan 60% untuk gas. Namun apabila gagal, biaya tersebut menjadi tanggungan perusahaan migas itu sendiri.

Sementara, pada sesi kedua seminar, dibahas topik yang berjudul “Realita Migas Nasional: Ekspor-Impor Migas” dengan pembicara Ibrahim Hasyim (anggota komite BPH Migas RI) serta Bambang Istadi (Ketua Society of Petroleum Engineers Indonesia). Secara umum, keduanya menjelaskan bahwa tingginya konsumsi dalam negeri serta terus menurunnya produksi minyak di Indonesia merupakan faktor utama yang membuat pemerintah harus terus menerus mengimpor minyak.

Untuk permasalahan tersebut, Ibrahim menenkankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam rangka pencarian lapangan migas baru. Selain itu pemanfaatan sumber daya lain seperti batubara dan gas, yang potensinya sangat besar di Indonesia, harus segera dilakukan. Dan yang terakhir adalah melakukan efisiensi dan penghematan terhadap penggunaan energi.

Khusus dalam penggunaan gas, ia mengusulkan perlunya dibangun kota-kota gas, terutama pada kota yang memang menjadi tempat pengolahan gas alam seperti Bontang dan Arun. Kota-kota tersebut menjadi semacam role model dalam pemanfaatan gas alam yang mana seluruh infrastrukturnya memungkinkan agar kebutuhan energinya, baik untuk transportasi maupun untuk rumah tangga, dapat dipenuhi dengan gas.

Sementara itu, Bambang menyoroti lambannya pembukaan lapangan migas baru, salah satunya disebabkan oleh urusan birokrasi yang sangat ruwet. Dibutuhkan 261 perizinan dari berbagai instansi, mulai dari pemerintah pusat, kepolisian, sampai pemerintah daerah, padahal pembukaan lapangan migas baru membuka peluang bagi meningkatnya produksi migas dalam negeri. (IRH)