Millennium Development Goals (MDGs), yang kemudian disebut sebagai tujuan pembangunan milenium, adalah kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupa sejumlah tujuan yang akan dicapai hingga tahun 2015. Setelah berjalan selama 14 tahun, apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk memenuhi tujuan pembangunan milenium?

Mengangkat tema “Worldwide Problem: Explore Global Changes, Examine the Causes and Engage in Thinking About the Solutions”, mahasiswa Program Profesi Apoteker UI angkatan ’77 menyelenggarakan acara bertajuk “Seminar Farmasi 2014” pada 25—26 Januari 2014. Seminar hari pertama berlangsung di Balai Sidang UI, sementara pada hari kedua berlangsung di Fakultas Psikologi UI.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut di antaranya Koordinator Global Call to Action Against Poverty (GCAP) Indonesia, Nur Amalia, S.H., M.D.M. Ia menyampaikan sejarah dan latar belakang tujuan pembangunan milenium, gambaran umum, dan target-target yang ingin dicapai pada 2015. Tujuan-tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa hal, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, dan mendorong kesetaraan gender.

Selain itu, pembangunan juga menargetkan penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Tak kalah penting ialah memastikan kelestarian lingkungan hidup serta membangun kemitraan global untuk pembangunan pada 2015. “Tujuan dari pembangunan yang paling akhir adalah kesejahteraan masyarakat, yang secara umum menjadi target negara-negara anggota PBB,” ungkap Nur Amalia.

Lebih lanjut, Nur Amalia menyampaikan, kendala yang dihadapi dalam pencapaian pembangunan milenium di Indonesia ialah masih rendahnya political will dari pemerintah karena kurangnya koordinasi antarsektor. Sementara itu, terkait dengan tenaga kesehatan, keterlibatan mereka diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Tenaga kesehatan juga secara khusus perlu membantu pemerintah agar tujuan, target, dan indikator yang berkaitan dengan kesehatan bisa tercapai. “Targetnya antara lain mengurangi separuh angka kemiskinan dan kelaparan” lanjutnya.

Pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali H. Situmorang. Ia menjelaskan, dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun.

DJSN yang dipimpin Chazali salah satunya bertugas mengawasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004. UU BPJS mengamanatkan adanya transformasi dari empat BUMN, yaitu PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program dalam BPJS terbagi menjadi dua. Pertama, BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan, dan BPJS ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. “UU ini kekuatannya luar biasa, sebab UU ini berlaku untuk semua penduduk,” ucap Chazali.

Chazali menegaskan, masyarakat miskin wajib menjadi peserta BPJS. Masyarakat tak perlu khawatir karena iuran kesehatan untuk masyarakat miskin akan dibayarkan oleh pemerintah. Jumlah orang miskin yang dibiayai pemerintah mencapai 86,4 juta jiwa dengan total anggaran hampir Rp20 triliun. “Semua itu untuk melindungi penduduk yang miskin,” pungkasnya. (KHN)