Dalam rangka Dies Natalis ke-88, Fakultas Hukum UI melalui Djokosoetono Research Center mengadakan Konferensi Nasional Hukum yang mengangkat tajuk, “Permasalahan Hukum Keuangan Negara ditinjau dari Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku: Teori dan Praktik Bernegara di Indonesia” di Balai Sidang Djokosoetono, Fakultas Hukum UI dan di hadiri akademisi dari berbagai daerah.

Konferensi dimulai dengan sambutan dari Ketua Djokosoetono Research Center FHUI Melda Kamil Ariadno, S.H., L.L.M., Ph. D. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa konferensi ini adalah acara tahunan yang diadakan Djokosoetono Research Center FH UI yang membahas isu-isu krusial yang sedang terjadi di Indonesia. Sambutan dilanjutkan dengan oleh Pj. Dekan FH UI Dr. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H. yang juga menandai dibukanya konferensi nasional hukum tersebut.

Konferensi berlatar belakang meningkatnya perkara pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan atas dasar adanya kerugian negara. Konferensi tersebut bertujuan mengupas permasalahan mendasar mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Bertindak sebagai keynote speaker dalam konferensi tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Erman Radjagukguk. Ia menyampaikan soal pembangunan hukum di era transisi demokrasi, suatu tinjauan atas berlakunya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan status kepemilikan BUMN oleh negara. Menurutnya, kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. Piutang yang terdapat pada BUMN sebenarnya bukanlah piutang negara. Selanjutnya ia juga menyampaikan bahwa kejaksaan dan KPK berhak memeriksa BUMN Persero dan Perum tanpa mengaitkannya dengan kerugian negara. Dengan demikian, ia menekankan diperlukannya sinkronisasi undang-undang tentang perseroan terbatas, pemberantasan korupsi, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan seminar umum. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Guru Besar Hukum Keuangan Publik FHUI Prof. Arifin P. Soeria Atmadja, Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Ristriawan, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra, S.H., Bagian Hukum PT. Pupuk Indonesia Tegas, S.H. Seminar dimoderatori oleh Abdul Salam, S.H., M.H. Seminar membahas perbedaan pendapat terkait dengan apakah keuangan negara merupakan keuangan BUMN atau bukan, apakah kerugian yang terjadi di BUMN juga adalah kerugian negara atau bukan, juga soal pemeriksaan yang dilakukan BPK kepada BUMN.

Acara berlanjut dengan diskusi panel. Diskusi melanjutkan pembahasan soal hukum keuangan negara yang sudah dibahas dalam seminar sebelumnya. Juga membahas konsep keuangan negara dalam tataran praktik/pelaksanaan sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia. Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak R. Narendra Jatna, S.H., L.L.M., Bagian Hukum PT. Pupuk Indonesia Tegas, S.H., Staf Pengajar FH UI Fernando Manullang, S.H., M.H. dan Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. Konferensi diakhiri dengan pembacaan hasil diskusi panel yang memuat rekomendasi-rekomendasi terkait permasalahan keuangan negara. (KHN)